Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyoroti masalah monopoli proyek di kalangan internal lembaganya. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
"Saya masih dapat laporan (dari) eselon III dan IV yang datang ke rumah, ternyata masih banyak pengusaha-pengusaha yang teken kontrak di Kemendagri sudah berkutat, berkuasa lebih dari lima tahun," ujar Tjahjo.
Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menuturkan bahwa aspek monopoli harus dihindarkan. Karena itu, Tjahjo meminta kepada jajarannya untuk mengganti rekanan bisnis yang sudah lama bercokol di Kemendagri.
"Tolong sampaikan para rekanan-rekanan yang sudah lima tahun lebih berkuasa di Kemendagri, IPDN, BNPP, stop. Ganti rekananan yang baru sesuai mekanisme yang ada. Jangan sampai saya buka eselon mana, dirjen mana, mana yang masih pake rekanan lama," tandasnya.
Tjahjo mengatakan, pergantian rekanan bisnis yang sudah lama bercokol di lingkungan Kemendagri, ditujukan agar tidak terjadi monopoli dan terciptanya pemerataan ekonomi. "Supaya ada penyegaran. Ada pemerataan, jangan monoton," imbuhnya.
Ia lalu memberi contoh buruknya penyediaan makanan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penyediaan makanan tersebut dilakukan oleh pemborong atau rekanan bisnis Kemendagri yang sudah delapan tahun menguasai proyek.
"Sudah delapan tahun tidak diganti pemborongnya. Kalau makanannya tambah lezat, tambah nikmat, ya enggak (apa-apa). Ini tambah hancur. Delapan tahun kontraktor makanannya sama. Apalagi tempat masaknya sudah melebihi toilet kotornya. Itu sangat-sangat tidak manusiasiwi," tegas Tjahjo.
"Nah, tolong yang lain-lain hindari monopoli ini. Supaya ada penyegaran. Baik semua kelompok-kelompok masyarakat bisa menikmati pemerataan pembangunan yang ada dan sesuai mekanisme yang ada. Selamat bertugas, mari kita tingkatkan layanan terbaik untuk masyrakat, bangsa dan negara," pungkas dia.
No comments:
Post a Comment